Hukum Pariwisata & Perlindungan Konsumen Berbasis Hak Asasi Manusia
Implementasi Undang-Undang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Dalam Upaya Peningkatan Investasi di Kota Batam
Analisis Penyelesaian Wanprestasi Dalam Penyaluran Pembiayaan Pemilikan Rumah Dengan Akad Musyarakah Muthanaqishah (studi pada bank Mandiri Syariah Batam, Cabang Batamindo)
Rina Shahriyani Shahrullah, S.H., M.CL., Ph.D
Analisis Kewenangan Pemko Batam Terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima di Atas Lahan yang dikuasai BP Batam
Dr. Rufinus Hotmaulana Hutauruk, SH, MM, MH
Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja Tenaga Kerja Perempuan di Kota Tanjungpinang
Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2015 Tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannnya Terhadap Pembentukan Produk Hukum Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
Analisis Yuridis Upah Pekerja/Buruh yang Sedang Dalam Proses Pemutusan Hubungan Kerja Berdasarkan Putusan Hakim Mahkamah Agung
Penerapan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Terhadap Investasi di Kota Batam
Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagai Hasil Tindak Pidana Insider Trading di Pasar Modal di Indonesia
Implementasi Pembebasan Bersyarat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Warga Binaan Permasyarakatan
Rina Shahriyani Shahrullah, SH, MCI, Mp.D
Daya Saing(Competitiveness) Batam di tinjau dari Aspek Pemenuhan Hak Bagi Penanam Modal Asing Berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal dan Undang-Undang Free Trade Zone
Fungsi DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kota Batam
Keterbatasan Kewenangan Pemerintah Kota Batam Dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Standarisasi Pelayanan Kedokteran sebagai Upaya Preventif Malpraktik Kedokteran dalam Perspektif Hukum
Peningkatan Pengamanan dan Pembinaan Terhadap warga Binaan Pemasyarakatan Menurut UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyaraktan Sudi pada Rutan Kelas IIA Batam
Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Desa Menurut undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dalam Rangka Meningkatkan Disiplin Pegawai pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Handphone Garansi dan Non Garansi Di Kota Batam
Analisis Yuridis Penetapan Upah Minimum Kota(UMK) Batam tahun 2012
Tinjauan Yuridis Kewenangan Badan Pengusahaan Kawasn Batam dalam Konteks Otonomi Daerah
Permasalahan Upah Pekerja dan Tuntutan Eksekusi dalam Putusan Sela pada Perselisihan Hubungan Industrial (Studi Kasus Perkara Nomor:14/G/2009/PHI.PN.TPI di Kab. Bintan)
Dampak Penerapan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan bagi Usaha Perbankan di Kota Batam
Prof. Em. Dr. H. Lili Rasjidi, SH, S.Sos, LL.M
Efektifiitas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Peningkatan Dana, Penetapan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun Jamak Antara Pemerintah Provinsi Kepualauan Riau dengan PT Nindya Karya
Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam
Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, terhadap Merek Terkenal untuk Barang yang Tidak Sejenis
Problematika Hubungan Kerja Serta Pertanggung Jawaban Hukum Perusahaan Pemberi Kerja dan Sistem Outsourcing pada Industri Galangan Kapal di Kota Batam
Tinjauan Hukum tentang Kepemilikan Rumah bagi Orang Asing Terkait dengan Investasi Properti di Kota Batam
Tinjauan Yuridis terhadap Efektivitas Penerapan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
Efektivitas Pencegahan Kejahatan Berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2007 Tentang Sistem Keamanan Melalui Kamera Pengaman di Objek Vital Fasilitas Umum dan Kawasan Tertentu di Kota Batam
Tinjauan Yuridis Kebijakan Pariwisata di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau
Penerapan Undang-Undang Keperawatan terhadap Perlindungan Hukum Profesi Perawat : Studi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Provinsi Kepri
Aspek Hukum Perjanjian Pengalokasian Lahan pada Badan Pengusaan Kawasan Batam Dalam Menunjang Pertumbuhan Perekonomian di Pulau Batam
Analisis Yuridis Kewenangan Badan Pengusahaan Batam pada Pengelolaan Lahan di Pulau Batam Pulau Rempang dan Pulau Galang Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Batam
Polemik Hukum Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Menuju Pemerintah Wirausaha
Efektifitas Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi (BKSP) Provinsi Kepulauan Riau dalam Menjawab Tantangan Masyarakat Ekonomi Asean 2015
Analisis Yuridis Pelaksana Pembebasan Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan, Studi Kasus Di Rutan kelas IIA Batam
Implementasi Pembebasan Bersyarat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Waralaba(Studi Kasus Waralaba Extraxilo Laundry)
Penyaluran Dana Bantuan Hukum Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
Tinjauan Hukum Kewenangan Badan Penyelidik Perijinan Terpadu(BPT) di Kabupaten Karimun
Analisis Peningkatan Penanaman Modal Asing Ditinjau dari Undang-undang No. 25 tahun 2007 tantang Penanaman Modal di Kota Batam
Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Publik dalam Pembangunan Hukum dan HAM di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014 (Studi pada Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Kepulauan Riau
Analisis Yuridis Terhadap Kewenangan Menteri Dalam Negeri Dalam Membatalkan Peraturan Daerah
Perancangan Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pada Kantor Hukum/law Office Andris & Partners
Bagan Alur Pengajuan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) Melalui Pelayanan Berbasis Online pada PT. Beta Rekatama Jaya
Peran BUMD PT. Pembangunan Kepri dalam mengelola parkir Pelabuhan Sri Bintan Pura dan Pelabuhan Dompak Provinsi Kepulauan Riau
Analisis Pelayanan Jasa pada Perusahaan Sekolah Vokasi Iser dalam Perspektif Undang – Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Migran
Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Kota Batam di Wilayah Otonomi Kota Batam
Pengajuan Izin Persetujuan Impor Barang Umum kepada BP Batam berdasarkan PP RI No 10 Tahun 2012 di PT Frozen King Mulia