Implementasi Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Republik dalam Meujudkan Asas Umum Pemerintahan yang Baik di Provinsi Kepulauan Riau
Tinjauan Hukum Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Perjanjian Kredit Di Kantor Pendaftaran Fidusia Dalam Hubungannya Dengan UU No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Menurut Teori Dan Praktek
Tinjauan Yuridis terhadap Perlindaungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia yang Bekerja pada Subcontractor Perusahan Asing di Kota Batam
Rina Shahriyani Shahrullah, SH, MCI, Mp.D
Analisis Yuridis Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang Melakukan Perkawinan Campuran Berdasarkan Peraturan Undang-Undangan Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Keimingrasian di Kota Batam
Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir
Analisis Yuridis terhadap Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Tinjauan Yuridis terhadap Efektivitas Penerapan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
Efektivitas Pencegahan Kejahatan Berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2007 Tentang Sistem Keamanan Melalui Kamera Pengaman di Objek Vital Fasilitas Umum dan Kawasan Tertentu di Kota Batam
Pertanggungjawaban Pidana Importir Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Batam
Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang (Studi Perkara PT. Blue Bird Melawan Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam)
Analisis Peningkatan Penanaman Modal Asing Ditinjau dari Undang-undang No. 25 tahun 2007 tantang Penanaman Modal di Kota Batam
Tinajaun Yuridis Penetapan Upah Minimum Berdasarkan Kelompok Usaha di Kota Batam sesuai SK Gubernur No. 752 Tahun 2012 dalam Hubungannya dengan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Prosedur Administrasi Pelayanan Pengaduan Saran dan Keluhan Masyarakat (SKM) oleh Mitra Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Terhadap Kinerja Kepolisian di Wilayah Polda Kepri Ditinjau Dari Peraturan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Komisi Kepolisian Nasional